HEBOH! Diduga 100 Titik SPPG Fiktif di Cilacap, Ada di Tengah Sawah hingga Kuburan

CILACAP, KLIKSOLONEWS.COM – Tim investigasi bersama koordinator wilayah menemukan dugaan adanya ratusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Temuan ini muncul dalam proses verifikasi lapangan terhadap data program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari total lebih dari 300 titik yang tercatat dalam sistem, sekitar 100 titik di antaranya diduga tidak memiliki bangunan maupun fasilitas dapur sama sekali di lokasi yang terdaftar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyampaikan temuan 200 titik SPPG fiktif di Cilacap tersebut diperoleh setelah kepala SPPG yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Baca Juga: Kesepakatan Baru MBG di Jateng, SPPG Wajib Serap Telur dan Ayam Peternak Lokal Dua Kali Seminggu

“Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk BGN, ternyata sekitar 100 titik itu tidak ditemukan bangunannya,” ujar Ammy di Alun-alun Cilacap, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan sejumlah lokasi SPPG fiktik berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk pembangunan fasilitas dapur.

Beberapa titik bahkan tercatat berada di area persawahan, kawasan hutan, hingga area pemakaman atau kuburan.

“Ada yang lokasinya di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang di tengah kuburan,” tambahnya.

Temuan ini memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian data dalam sistem, termasuk indikasi praktik tidak sesuai prosedur dalam penentuan lokasi SPPG.

Dugaan Jual Beli Titik SPPG Disorot

Pemerintah daerah juga menyoroti adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang sebelumnya telah beredar di masyarakat.

Baca Juga: Hasil Piala Dunia 2026: SIUUU...Portugal Hancurkan Uzbekistan 5-0, Cristiano Ronaldo Ciptakan Rekor dan Cetak Dua Gol

Ammy menegaskan persoalan tersebut harus segera ditangani agar tidak mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di daerah.