JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Rencana penerapan Payment ID yang dikabarkan akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sempat membuat publik berspekulasi bahwa sistem ini akan berlaku mulai Agustus 2025.
Namun, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Payment ID masih dalam tahap uji coba (sandbox) dan belum siap diluncurkan secara nasional.
Apa Itu Payment ID? Payment ID adalah sistem identifikasi pembayaran digital yang menghubungkan data identitas resmi, seperti NIK, dengan transaksi keuangan.
Dengan sistem ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran, transfer, dan berbagai transaksi digital hanya dengan satu kode unik.
Konsepnya diharapkan bisa mempermudah akses layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta meminimalkan penyalahgunaan data dan identitas.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa Payment ID masih dalam proses uji coba internal dan belum bisa digunakan masyarakat secara luas.
“Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” kata Dicky di Jakarta Pusat, Rabu 13 Agustus 2025.
Menurut Dicky, salah satu fokus uji coba adalah integrasi Payment ID untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Program baru ini rencananya akan diluncurkan pemerintah pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Uji cobanya sekadar melakukan identifikasi apa yang selama ini BI sudah punya,” tambahnya.
Kekhawatiran Publik Soal Keamanan Data
Seiring dengan wacana Payment ID, muncul kekhawatiran masyarakat tentang risiko kebocoran data pribadi dan potensi pengawasan berlebihan terhadap transaksi digital.
Menanggapi hal ini, BI memastikan bahwa keamanan data pribadi menjadi prioritas utama.
“Setiap data individu kalau di sistem keuangan harus dengan persetujuan pemilik datanya. Tidak bisa sembarangan. Itu backbone bisnis kepercayaan di perbankan,” tegas Dicky.
Jika nantinya resmi diluncurkan, Payment ID diharapkan membawa manfaat seperti:
- Mempermudah transaksi digital tanpa perlu banyak akun atau kartu.
- Meningkatkan transparansi penyaluran bantuan pemerintah.
- Memperluas akses keuangan digital bagi masyarakat terpencil.
Namun, tantangannya mencakup menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi, edukasi masyarakat tentang cara penggunaan yang aman, dan kesiapan infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia.
BI menegaskan peluncuran resmi Payment ID baru akan dilakukan setelah seluruh tahapan uji coba dan evaluasi selesai. Fokus utama saat ini adalah memastikan keamanan sistem, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat.
Dengan demikian, informasi Payment ID akan langsung berlaku mulai Agustus 2025 dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi dari BI dan pemerintah.
Pertanyaan yang sering muncul terkait dengan Payment ID.
1. Apakah Payment ID sudah berlaku di Indonesia?
Belum. Bank Indonesia memastikan Payment ID masih dalam tahap uji coba (sandbox) dan belum diluncurkan secara resmi.
2. Kapan Payment ID akan diluncurkan?
Belum ada tanggal resmi. Namun, salah satu uji coba akan dilakukan September 2025 di Banyuwangi untuk penyaluran bansos nontunai.
3. Apakah Payment ID wajib dimiliki semua masyarakat?
Saat ini belum ada aturan resmi yang mewajibkan. Nantinya pemerintah akan menentukan apakah Payment ID akan bersifat wajib atau opsional.
4. Apakah Payment ID aman digunakan?
BI menjamin bahwa setiap data individu hanya bisa digunakan dengan persetujuan pemiliknya. Sistem ini mengutamakan keamanan data sesuai standar perbankan.
5. Bagaimana cara membuat Payment ID?
Belum ada prosedur resmi pendaftaran untuk masyarakat umum. Tahapan pembuatan dan pendaftaran baru akan diumumkan setelah sistem siap diluncurkan.
6. Apa saja manfaat Payment ID?
Payment ID memudahkan transaksi digital, meminimalkan penyalahgunaan identitas, dan mempermudah penyaluran bantuan pemerintah secara tepat sasaran.
Demikian informasi terkait Payment ID yang masih dalam proses uji coba internal dan belum bisa digunakan masyarakat secara luas. (ks01)
