JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Indonesia dan Australia mempererat kerja sama strategis dalam perdagangan produk halal melalui pertemuan bilateral yang berlangsung di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne.

Fokus utama pertemuan ini adalah memperluas sinergi yang saling menguntungkan dalam sektor ekspor-impor produk halal.

Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menyatakan bahwa kolaborasi ini sangat penting dalam penguatan hubungan ekonomi antarnegara, terutama di sektor industri halal yang terus berkembang.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis guna memperkuat sektor industri dan perdagangan halal yang semakin relevan secara global. Harapannya, hubungan ini memberi dampak positif bagi kedua negara," ujar Haikal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu 13 Juli 2025, dilansir Voiceofnusantara, jejaring KlikSoloNews.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah kebutuhan pasokan daging halal bagi Indonesia, terutama untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diperkirakan memerlukan sekitar 650 ribu metrik ton daging halal setiap tahunnya.

"Saat ini Australia baru menyuplai sekitar 140 ribu metrik ton per tahun. Artinya, masih terbuka peluang besar untuk meningkatkan volume impor daging dari Australia, apalagi sebagian besar RPH di sana telah disertifikasi halal oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)," jelas Haikal.

Tak hanya soal daging, BPJPH juga menyoroti pentingnya memperluas sertifikasi halal ke produk non-makanan, seperti vitamin, obat-obatan, kosmetik, dan perawatan kulit. Ini menjadi bagian dari persiapan menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal total pada 18 Oktober 2026.

"Kini, label halal bukan hanya simbol agama, tapi mencerminkan standar kualitas, kebersihan, dan keamanan produk. Bahkan proses penyembelihan pun telah selaras dengan prinsip kesejahteraan hewan yang diakui WHO dan FAO," tambahnya.

\Haikal juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap 12 lembaga halal asal Australia yang telah diakui di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan keseragaman standar dan menghindari persaingan antar-lembaga sertifikasi yang tidak sehat.

\Australia menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, dan meminta percepatan perizinan terhadap sembilan RPH serta sembilan pabrik pengolahan susu yang sedang dalam proses akreditasi.

Mereka juga mengusulkan penggunaan logo halal tunggal untuk produk ekspor ke Indonesia, agar proses pemeriksaan di pelabuhan lebih cepat dan kepercayaan konsumen meningkat.

Meskipun menyadari kompleksitas sistem sertifikasi halal lintas negara, Australia menyambut baik usulan tersebut dan siap membahasnya lebih lanjut dalam forum teknis mendatang.

Kedua negara sepakat untuk terus memperdalam kerja sama di sektor halal, terutama dalam mengatasi kendala teknis dan mempercepat harmonisasi standar sertifikasi.

Pertemuan ini menandai komitmen jangka panjang Indonesia-Australia dalam memperkuat kemitraan strategis di industri halal global dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas di masa mendatang.(ks01)