JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif tambahan 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.

Ia menegaskan bahwa Indonesia terus memantau dinamika kebijakan AS tersebut, mengingat negosiasi dagang antara kedua negara masih berlangsung.

“Kami mengikuti perkembangan dengan seksama karena posisi Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan Pemerintah AS,” ujar Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin 7 Juli 2025, usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Ancaman tarif dari Amerika Serikat disebut bisa mempengaruhi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBN 2026.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah harus memperhitungkan ketidakpastian global saat menyusun kebijakan fiskal tahun depan.

“Kami menyusun RAPBN 2026 secara hati-hati, memperhatikan kondisi dalam negeri dan tekanan eksternal, termasuk arah kebijakan dagang AS,” tambahnya.

Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro, yang berlangsung beriringan dengan pernyataan Trump, juga menjadi konteks penting dalam strategi kebijakan fiskal Indonesia ke depan.

Melalui akun Truth Social, Trump menuduh negara-negara BRICS mendukung kebijakan anti-Amerika. Ia menyatakan akan mengirimkan pemberitahuan resmi tarif tambahan sebesar 10 persen mulai Senin 7 Juli 2025, pukul 12.00 waktu Washington (23.00 WIB).

Bahkan, dalam pernyataan lanjutan, Trump memperingatkan bahwa negara yang terus mendorong agenda dedolarisasi dapat dikenai tarif hingga 100 persen. Ia juga meremehkan kemampuan BRICS untuk menggantikan dominasi dolar dalam perdagangan global.

"BRICS tidak akan pernah bisa menyaingi kekuatan dolar AS. Siapa pun yang mencoba akan membayar mahal," tulis Trump.

Ancaman tarif Trump muncul di tengah menguatnya upaya negara BRICS mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Isu dedolarisasi telah menjadi agenda prioritas sejak sanksi ekonomi AS terhadap Rusia pada 2022, dan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan lintas negara.

Dalam KTT BRICS di Brasil, Presiden Prabowo dan para pemimpin lainnya membahas penguatan kerja sama ekonomi berbasis multipolar, termasuk strategi pembiayaan dan perdagangan lintas batas tanpa dolar AS. (ks01)