Jateng Perkuat Literasi Keuangan hingga Desa, Bentengi Masyarakat dari Pinjol Ilegal dan Judol

SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, hingga judi online yang semakin marak.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemprov Jateng bersama berbagai pemangku kepentingan berupaya memperluas akses layanan keuangan formal yang aman, legal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan percepatan akses keuangan menjadi salah satu kunci dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Sragen Jadi Daerah dengan Alokasi Pupuk Terbesar di Solo Raya, Ini Rinciannya

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (18/6/2026).

Menurut Luthfi, masih banyak potensi ekonomi di berbagai daerah yang belum tergarap secara optimal karena keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

“Ekosistem keuangan yang inklusif harus mampu menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan dan desa agar potensi ekonomi masyarakat bisa berkembang lebih maksimal,” ujarnya.

Selain itu, akses pembiayaan yang lebih luas juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam memperoleh kredit produktif yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital.

Ia mengungkapkan kemudahan akses internet tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka peluang bagi praktik pinjaman ilegal dan perjudian daring yang sulit terdeteksi oleh lingkungan sekitar.

Baca Juga: KEREN! Marsella Wahyu Muntia dari Sragen Ukir Sejarah, Raih Kalpataru Yuvan Berkat Gerakan Restorasi Lingkungan

Karena itu, edukasi keuangan perlu dilakukan secara lebih intensif hingga ke tingkat desa agar masyarakat memahami risiko penggunaan layanan keuangan ilegal dan pentingnya memilih lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan regulator.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat hingga pelosok desa.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan fokus TPAKD tahun 2026 tidak hanya pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, digitalisasi keuangan daerah, serta kolaborasi dengan industri jasa keuangan.