“Kita punya gedung pemerintahan yang layak, dibangun dan dirawat dengan dana besar. Tapi ASN justru bekerja di luar kantor,” katanya.
Suharsono menegaskan, Komisi I akan menguji klaim efisiensi anggaran dari program WFA tersebut, terutama saat pembahasan APBD Perubahan 2026.
“Kalau memang ada efisiensi anggaran, tentu akan terlihat. Kalau tidak ada penghematan signifikan, ya berarti kebijakan ini patut dievaluasi,” ujarnya.
Sebaliknya, apabila WFA benar-benar mampu menghemat anggaran hingga miliaran rupiah, DPRD mendorong agar dana pemeliharaan gedung dialihkan ke program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, Komisi I meminta Pemkot Solo sejak awal mencatat secara rinci potensi penghematan biaya sebagai dasar evaluasi dan pengawasan.
“Harus ada parameter yang jelas. Berapa cost yang dihemat, itu harus dicatat sejak awal,” tegas Suharsono.
Ke depan, DPRD Kota Solo memastikan akan memanggil bagian pemerintahan Pemkot Solo untuk meminta penjelasan secara komprehensif terkait pelaksanaan program WFA tersebut. (KS2)
