JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada Juni 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menginstruksikan jajaran terkait untuk memperketat pemantauan harga kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.
Menurut Luthfi, meskipun hingga saat ini belum terjadi kenaikan signifikan pada harga bahan pokok penting (bapokting), pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini.
"Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait dengan pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat," kata Ahmad Luthfi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga, Pemprov Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman sekaligus mengawasi perkembangan harga di pasar tradisional maupun modern.
"Pergerakan bahan pokok penting belum ada. Tetapi sudah kita siapkan antisipasi, koordinasi dengan BI, BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan," ujarnya.
Baca Juga: Polresta Surakarta Bantah Ada Penangkapan Mahasiswa saat Demo BEM Solo Raya
Luthfi menegaskan, apabila terjadi gejolak harga pangan akibat kenaikan biaya distribusi, pemerintah daerah akan mengoptimalkan peran BUMD untuk melakukan intervensi pasar.
Intervensi tersebut dapat berupa operasi pasar, distribusi bahan pangan, hingga langkah-langkah stabilisasi harga lainnya agar masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
"Kalau itu ada (kenaikan harga bapokting), maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat sehingga inflasi bisa kita tekan," tegasnya.
Waspadai Spekulasi Harga Pasca Kenaikan BBM
Selain menjaga pasokan dan distribusi, Pemprov Jawa Tengah juga meminta pengawasan terhadap praktik spekulasi harga yang berpotensi memicu kenaikan tidak wajar di pasar.