Menteri PPPA Arifah Fauzi: Kasus Kekerasan Seksual Wajib Diproses Hukum, Tidak Bisa Damai

Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Kementerian PPPA, jumlah korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual masih jauh lebih rendah dibandingkan jumlah kasus yang teridentifikasi dalam survei.

Fenomena ini menunjukkan masih adanya hambatan bagi korban untuk mengakses layanan dan memperoleh perlindungan hukum.

Pemerintah menilai penyederhanaan proses layanan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan keberanian korban dalam melapor.

Sebagai upaya memperbaiki sistem penanganan korban, Kementerian PPPA saat ini mengembangkan program percontohan layanan terpadu bagi perempuan dan anak di DKI Jakarta.

Melalui program tersebut, berbagai kebutuhan korban akan diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan sehingga korban tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan bantuan.

Baca Juga: Bareskrim Polri Tetapkan Pendakwah SAM Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan terhadap Santri

Layanan yang disediakan mencakup aspek keamanan, kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga layanan sosial lainnya.

"Pelayanan terpadu ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan korban secara lebih cepat, mudah, dan komprehensif," jelas Arifah.

Arifah mengatakan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Jika terbukti efektif meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi korban, model serupa akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, penyediaan layanan yang mudah diakses menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan keberanian korban untuk melapor serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

"Kita akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar hak-hak korban dapat terpenuhi dengan lebih baik," tuturnya.

Melalui penguatan sistem hukum dan penyediaan layanan terpadu, pemerintah berharap penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan lebih optimal sekaligus memberikan rasa aman bagi para korban dalam mencari keadilan.(*)