Pemerintah akan memperkuat pengawasan distribusi barang untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kenaikan BBM demi meraup keuntungan berlebihan.
Langkah tersebut dinilai penting agar stabilitas pasar tetap terjaga dan masyarakat tidak menjadi korban lonjakan harga yang tidak sesuai kondisi riil.
Baca Juga: Pendaki Gunung Merbabu Asal Bandungan Meninggal di Jalur Selo, Polisi Tidak Temukan Tanda Kekerasan
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026.
Beberapa jenis BBM mengalami kenaikan, di antaranya Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Kenaikan harga tersebut berpotensi memengaruhi biaya logistik dan distribusi barang, termasuk kebutuhan pokok masyarakat.
Pemprov Jawa Tengah menilai stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
Karena itu, pemerintah memilih melakukan langkah pencegahan lebih awal dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan berbagai skenario pengendalian apabila terjadi kenaikan harga di pasar.
Baca Juga: Kasus Pembunuhan Bocah 11 Tahun di Sragen, Pelaku Ternyata Teman Lama Ayah Korban
Dengan pengawasan yang lebih intensif dan kesiapan BUMD melakukan intervensi, Pemprov Jawa Tengah berharap dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap harga pangan dapat diminimalkan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.(*)