JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi ekspor yang dilakukan sejumlah pengusaha minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Ia menyebut, selama bertahun-tahun Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan negara akibat pola ekspor yang tidak dilaporkan secara utuh.

Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (4/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menjelaskan sebagian eksportir CPO diduga mengalihkan jalur pengiriman melalui Singapura sebelum menuju Amerika Serikat.

Namun, laporan ekspor yang disampaikan ke pemerintah Indonesia hanya mencatat tujuan Singapura, sementara data ekspor lanjutan ke Amerika Serikat tidak pernah tercantum secara resmi.

“Barangnya berangkat ke Amerika Serikat, tapi lewat Singapura. Yang dilaporkan ke kita hanya sampai Singapura saja, data ke AS-nya tidak pernah masuk,” ungkap Purbaya.

Dugaan Penghindaran Pajak

Menurut Menteri Keuangan, praktik tersebut patut diduga berkaitan dengan perbedaan tarif pajak antarnegara. Ia menilai Singapura memiliki beban pajak yang relatif lebih rendah, sehingga dimanfaatkan sebagai perantara ekspor untuk menekan kewajiban fiskal.

Akibat praktik tersebut, negara disebut mengalami kerugian penerimaan dalam jumlah yang tidak sedikit, terutama dari sektor kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan nasional.

“Ini artinya penerimaan negara kita dirugikan. Selama bertahun-tahun kita seolah dikibuli,” tegasnya.

Purbaya memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan bahwa sektor CPO akan menjadi fokus utama penelusuran dan penindakan ke depan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola ekspor agar praktik serupa tidak terus berulang.

Meski demikian, ia mengakui upaya penelusuran pada sektor komoditas lain seperti batu bara masih menghadapi tantangan tersendiri. Namun untuk kelapa sawit, pemerintah optimistis dapat melakukan penertiban secara lebih menyeluruh.

“Kalau batu bara memang belum sepenuhnya kita dapatkan, tapi yang utama CPO akan kita kejar,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah memperketat pengawasan ekspor komoditas strategis demi mengamankan penerimaan negara dan menciptakan tata niaga yang lebih transparan.(ks01)