JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM— DPR RI menyoroti PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam terkait isu beredarnya emas dengan cap atau stempel “Singapura”.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025), Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mempertanyakan sumber dan legalitas emas tersebut kepada Direktur Utama Antam, Achmad Ardianto.

Menanggapi hal itu, Achmad membantah tudingan bahwa Antam mengekspor emas ke luar negeri untuk diproses dan diberi cap Singapura. Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas pemurnian menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Syukur alhamdulillah masyarakat makin meningkat kesadarannya, sehingga kebutuhan kita untuk menjual ke masyarakat terus meningkat. Tahun lalu kita menjual 37 ton emas, tahun ini kita targetkan 45 ton,” ujar Achmad di kompleks parlemen, Jakarta.

Namun, kata Achmad, tambang emas milik Antam yang aktif saat ini hanya berada di Pongkor, dengan kapasitas produksi sekitar 1 ton per tahun. Sementara kebutuhan pasar mencapai puluhan ton.

“Produksi tambang kita hanya 1 ton setahun. Sementara kebutuhan masyarakat tahun lalu 37 ton, sekarang 43–45 ton. Dari mana emas lainnya didapat?” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang swasta menjual hasil tambangnya kepada Antam. Akibatnya, pasokan emas domestik tidak selalu bisa diserap oleh perusahaan pelat merah tersebut.

“Karena sifatnya seperti itu, tentu terjadi tawar-menawar. Ada elemen pajak juga yang membuat perusahaan tambang lebih fleksibel mengekspor dibanding menjual ke Antam. Kalau jual emas ke Antam, mereka minta peraknya dibeli juga. Dengan bundling ini, ditambah PPN 13 persen, jadi berat bagi mereka dan bagi Antam,” jelasnya.

Terkait tudingan impor emas berstempel Singapura, Achmad menegaskan bahwa Antam tidak mengekspor emas, tetapi mengimpor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami tidak asal impor. Ada tiga sumber: bullion bank, refinery, atau trader. Ini seakan-akan kita mengekspor emas, padahal tidak. Kita beli dari bullion, refinery, trader yang ada di Singapura maupun Australia dengan harga pasar,” ujarnya.

“Kenapa impor? Karena kebutuhan masyarakat besar, sementara sumber dalam negeri terbatas,” pungkas Achmad. (KS01)