JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM — Provinsi Jawa Tengah mendapatkan angin segar dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrem.
Sebanyak 500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah ini akan direnovasi menjadi rumah layak huni, berkat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jateng dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kabar baik ini disampaikan langsung Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai menghadiri pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu 16 April 2025.
"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian. Jika dihitung dari kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), maka bantuan ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," ujar Ahmad Luthfi.
Jawa Tengah menjadi satu dari empat provinsi penerima bantuan, bersama Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, masing-masing memperoleh alokasi renovasi untuk 500 unit rumah. Bantuan ini berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi.
Fokus untuk Masyarakat Miskin Ekstrem
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, bantuan ini akan difokuskan bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Untuk memastikan ketepatan sasaran, ia menyatakan siap dilakukan survei kapan pun.
"Seminggu lagi pun kami siap untuk disurvei," jawabnya saat Menteri Maruarar menyampaikan rencana survei dua pekan mendatang di Banyumas.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya pendataan by name, by address, agar bantuan tidak salah sasaran.
Berdasarkan data hingga Desember 2024, jumlah rumah tidak layak huni di Jateng mencapai 1.022.113 unit. Untuk menanggulanginya, dibutuhkan upaya kolaboratif antara berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, CSR, BAZNAS, hingga swadaya masyarakat.
Tahun 2025, Pemprov Jateng menargetkan 17.000 unit rumah akan ditingkatkan kualitasnya dengan bantuan stimulan senilai Rp 20 juta per unit, total mencapai Rp 340 miliar, melalui mekanisme belanja transfer.
Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma, menambahkan bantuan akan diberikan untuk rumah milik pribadi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri supaya tidak ada sengketa ke depannya. Rumah tidak di jalur hijau dan memang lokasi rumah itu peruntukannya untuk permukiman," jelas Sugianto.
Dengan program ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah dapat meningkat signifikan dan menjadi bagian nyata dari upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.(ks01)