JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Kementerian Perdagangan membuka peluang penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng bersubsidi MinyaKita.
Langkah ini dipertimbangkan menyusul meningkatnya tekanan ekonomi global yang turut memengaruhi harga komoditas, termasuk minyak sawit dunia.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan kajian menyeluruh terkait keekonomian harga MinyaKita.
Kajian ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Menurut Kemendag, kondisi pasar global yang tidak stabil, termasuk dampak konflik di Timur Tengah, ikut mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi. Hal ini membuat penyesuaian harga menjadi salah satu opsi yang dinilai realistis.
Selain faktor geopolitik, kenaikan harga crude palm oil (CPO) juga menjadi perhatian utama. Kenaikan harga bahan baku ini berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng bersubsidi tersebut.
Namun hingga kini, pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait potensi kenaikan HET MinyaKita. Keputusan masih menunggu masukan dari berbagai pihak seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta stakeholder terkait lainnya.
Kelangkaan MinyaKita di Pasar
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kelangkaan MinyaKita di beberapa daerah terjadi karena tingginya serapan untuk program bantuan pangan pemerintah.
Sebanyak 132 juta liter MinyaKita dialokasikan untuk bantuan kepada sekitar 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga menerima dua liter minyak goreng untuk kebutuhan selama dua bulan.
Kondisi ini menyebabkan distribusi di pasar tradisional berkurang sehingga memicu kelangkaan di sejumlah wilayah.
Pemerintah memastikan akan menambah pasokan minyak goreng untuk program bantuan pangan agar tidak mengganggu distribusi di pasar. Selain itu, Perum Bulog akan diberi peran lebih besar dalam penyaluran minyak goreng ke sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia.
Pemerintah juga membuka kemungkinan penggunaan merek minyak goreng lain dengan harga setara untuk menjaga stabilitas pasokan.
Meski terjadi tekanan pasokan, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. MinyaKita sendiri kini menjadi salah satu minyak goreng yang paling banyak diminati karena dianggap lebih higienis dan terjangkau.(KS01)
