Jumat, 12 Juni 2026

Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jawa Tengah Susun Target Pendapatan 2027

Photo Author
KS1, KlikSoloNews.com
- Rabu, 8 April 2026 | 07:00 WIB
Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jawa Tengah Susun Target Pendapatan 2027. (KlikSoloNews/dok Pemprov Jateng)
Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jawa Tengah Susun Target Pendapatan 2027. (KlikSoloNews/dok Pemprov Jateng)

SOLO, KLIKSOLONEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong kemandirian fiskal dalam penyusunan target pendapatan daerah 2027 dengan strategi lebih presisi dan berbasis potensi riil.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun proyeksi target pendapatan daerah tahun 2027 dengan menekankan kemandirian fiskal dan strategi yang lebih terukur.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan penyusunan target pendapatan tidak boleh lagi bersifat normatif, melainkan harus berbasis potensi riil dan berorientasi pada hasil.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri DPRD, kepala OPD, direksi BUMD dan BLUD, serta pemangku kepentingan lainnya, Selasa (7/4/2026).

“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegas Ahmad Luthfi.

Menurutnya, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara integral dan holistik, terutama di tengah berkurangnya transfer daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Ia menekankan pentingnya prioritas pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, sementara kegiatan yang tidak signifikan perlu dikurangi.

Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, penghitungan potensi, hingga strategi pencapaian pendapatan daerah.

Selain itu, Ahmad Luthfi juga mendorong perubahan pola kerja dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pendekatan administratif diharapkan bergeser menjadi berbasis hasil dengan dukungan pemetaan potensi serta penanganan tunggakan secara konkret.

Strategi optimalisasi pendapatan yang dibahas dalam rapat koordinasi meliputi penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengamanan tunggakan pajak, hingga monitoring aset daerah.

Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD, serta penguatan tata kelola BUMD dan BLUD melalui prinsip good corporate governance juga menjadi perhatian utama.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan dukungan terhadap penyusunan postur pendapatan tersebut. Ia berharap adanya terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk sinkronisasi dengan DPRD.

“Kita harapkan target 2027 bisa disusun lebih presisi dan benar-benar tercapai, sehingga tidak meninggalkan beban di tahun berikutnya,” ujarnya.(ks01)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: KS1

Tags

Terkini

X