JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – DPR mengusulkan penerapan sistem verifikasi biometrik dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).

Teknologi yang diusulkan meliputi penggunaan sidik jari hingga pemindaian retina mata guna memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan elpiji subsidi pihak yang tidak berhak, sekaligus memperbaiki sistem distribusi yang selama ini dinilai masih memiliki celah kebocoran.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi elpiji 3 kg benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Yang diperlukan adalah memastikan subsidi elpiji 3 kg itu tepat sasaran,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (6/4/2026).

Ia menilai sistem pendataan yang ada saat ini belum cukup kuat jika hanya mengandalkan basis data pemerintah tanpa verifikasi tambahan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR mendorong penerapan sistem verifikasi berlapis berbasis teknologi biometrik, seperti penggunaan sidik jari dan pemindaian retina mata untuk beli elpiji subsidi 3kg.

Dengan sistem ini, setiap pembelian LPG subsidi dapat divalidasi secara akurat, sehingga hanya masyarakat yang berhak yang bisa mengaksesnya.

Data Penerima Dinilai Tidak Akurat

Banggar DPR juga mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam data penerima subsidi. Dari total sekitar 8,6 juta penerima, diperkirakan hanya sekitar 5,4 juta yang benar-benar memenuhi kriteria.

Temuan ini menunjukkan adanya potensi kebocoran subsidi dalam jumlah besar yang berdampak pada pemborosan anggaran negara.

Penerapan sistem biometrik diyakini dapat memberikan sejumlah manfaat, di antaranya meningkatkan akurasi distribusi subsidi, mengurangi pemborosan anggaran, dan menekan praktik penyalahgunaan elpiji 3kg.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi fiskal untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan yang sama, Said Abdullah menegaskan bahwa DPR tidak sepakat jika pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai alternatif, ia mengusulkan penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar, dan perhitungan matang untuk menghindari dampak inflasi.

Menurutnya, kebijakan energi harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek berantai terhadap kondisi ekonomi masyarakat. (KS01)