FILIPINA, KLIKSOLONEWS.COM - Pemerintah Filipina resmi mendeklarasikan darurat energi nasional menyusul kenaikan harga minyak dunia yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Deklarasi tersebut diumumkan langsung Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. melalui kebijakan resmi berupa Executive Order (EO) 110 yang ditandatangani pada Rabu, 25 Maret 2026.
Dalam pernyataannya, Marcos menegaskan bahwa Filipina merupakan negara yang sangat bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
“Sebagai negara pengimpor minyak, Filipina sangat bergantung pada sumber minyak dari luar. Gangguan produksi dan distribusi global akan berdampak langsung pada ketersediaan energi di dalam negeri,” ujarnya.
Kondisi ini membuat Filipina rentan terhadap gejolak harga energi global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Melalui EO 110, pemerintah Filipina menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi untuk menekan dampak ekonomi akibat lonjakan harga minyak dunia.
“Koordinasi kebijakan dilakukan agar kebutuhan energi tetap terpenuhi. Pemerintah juga akan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional,” tambah Marcos.
Program UPLIFT Jadi Jaring Pengaman
Sebagai bagian dari kebijakan darurat, pemerintah Filipina akan mengimplementasikan program Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (UPLIFT).
Program ini dirancang sebagai paket perlindungan bagi sektor-sektor vital seperti industri, pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok masyarakat.
UPLIFT bertujuan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi sekaligus melindungi kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan harga energi.
Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah membentuk Komite UPLIFT yang langsung diketuai Presiden Marcos.
Komite tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, termasuk sektor energi, transportasi, pertanian, kesejahteraan sosial, hingga keuangan dan perencanaan ekonomi.
Langkah Filipina ini mencerminkan kekhawatiran banyak negara terhadap dampak konflik geopolitik global terhadap stabilitas energi.
Kenaikan harga minyak dunia tidak hanya memengaruhi sektor energi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, khususnya yang bergantung pada impor energi. (KS01)
