JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan pihaknya telah membayar uang muka (down payment/DP) sebesar 30 persen untuk pengadaan kendaraan operasional logistik Koperasi Merah Putih yang diimpor dari India.
Pada awal pekan ini, sekitar 1.000 unit kendaraan pickup dan truk dilaporkan telah mendarat di Indonesia sebagai bagian dari rencana pengadaan total 105 ribu unit.
Joao menjelaskan, pembayaran DP dilakukan setelah melalui proses negosiasi panjang dengan produsen asal India, Mahindra & Mahindra.
“Awalnya Mahindra hanya mampu mensuplai 2 ribu unit, kemudian kami melakukan lobi, melakukan diskusi yang cukup panjang. Sehingga mereka mau menutup lainnya hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan Agrinas. Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30 persen dan itu sudah kami lakukan,” ujar Joao di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Pengadaan kendaraan ini sebelumnya menuai sorotan dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pickup dari India.
Permintaan tersebut disampaikan mengingat Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Joao menyatakan, pengadaan dilakukan dengan itikad baik dan tidak pernah memikirkan penalti pembatalan kontrak.
“Kami melakukan pengadaan (impor kendaraan) dengan etika baik, kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan. Saya pikir kami harus optimistis dan saya yakin bahwa apa yang kami lakukan in good faith pasti, kalau ada masalah ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan dan akan menjadi solusi,” tambahnya.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Joao menegaskan pihaknya akan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat maupun DPR sebagai wakil rakyat.
“Apapun keputusan negara, keputusan DPR itu adalah suara rakyat dan wakilnya rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Proyek impor 105 ribu kendaraan pickup dan truk ini rencananya digunakan untuk mendukung distribusi logistik Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Namun, dinamika politik dan pertimbangan kebijakan nasional masih menjadi faktor penentu kelanjutan proyek tersebut.(KS01)
