SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mendukung percepatan program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Hal itu disampaikan usai menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra Jateng di ruang kerjanya, Senin 15 September 2025.
Pertemuan membahas berbagai hambatan pembangunan perumahan, mulai dari urusan perizinan hingga kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ketua DPD Himperra Jateng, Sugiyatno, menyebut masih tingginya backlog perumahan membuat target pembangunan rumah subsidi harus dikejar lebih cepat. Namun, proses di lapangan belum sepenuhnya lancar.
“Kami berharap Pak Gubernur bisa membantu percepatan perizinan, sekaligus mendorong ASN agar ikut membeli rumah subsidi,” ungkap Sugiyatno.
Himperra juga menyoroti aturan BPHTB yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Solo Raya misalnya, pembebasan hanya berlaku untuk warga ber-KTP setempat. “Kami ingin kebijakan ini berlaku nasional agar tidak menghambat investasi,” tambahnya.
Kepala Dinas Perakim Jateng, Boedyo Darmawan, menjelaskan, saat ini 22 kabupaten/kota sudah memberikan pembebasan BPHTB, sementara 13 lainnya masih menerapkan syarat domisili KTP.
Hal ini menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama yang bekerja di kota tetapi membeli rumah di wilayah perbatasan.
Selain itu, Pemprov Jateng tengah melakukan pendataan ASN bersama BKD. Hasil awal menunjukkan ada 13 ribu ASN dan P3K yang berpotensi menjadi pembeli rumah subsidi.
“Backlog kepemilikan difasilitasi lewat program FLPP, sementara backlog kelayakan ditangani melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Boedyo.
Bank Jateng Siap Membiayai
Dukungan juga datang dari sektor perbankan. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto, menyebut hingga 2025 pihaknya telah menyalurkan Rp 41 miliar pembiayaan Tapera kepada 260 nasabah, sebagian besar dari kalangan swasta.
“Untuk ASN baru 90 orang yang terfasilitasi, tapi kami terus berkomitmen mendukung pembiayaan rumah subsidi,” katanya.
Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi agar target pembangunan rumah tercapai. Ia mendorong segera dilaksanakan workshop dan rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Himperra, perbankan, PLN hingga BPN.
“Kita sudah mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan. Jangan sampai capaian ini terganggu hanya karena hambatan perizinan. Kalau sifatnya koordinasi, provinsi tetap bisa memfasilitasi,” tegasnya.
Dengan langkah itu, Pemprov Jateng berharap backlog perumahan dapat ditekan dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah layak huni.(ks01)
