KARANGANYAR, KLIKSOLONEWS.COM – Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih terus berjalan. Dari total 11 posisi yang dibuka, satu formasi terpaksa diulang karena jumlah peserta tidak memenuhi syarat.
Seleksi ini sebelumnya dibuka pada 2–16 Maret 2026 melalui portal ASN Karier milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkungan pemerintah daerah.
Adapun 11 posisi yang dilelang meliputi Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Disdagnaker, Disdikbud, DPMPTSP, Diskuktrans ESDM, Badan Keuangan Daerah, Bakesbangpol, BPBD, serta Satpol PP.
Namun, dari seluruh posisi tersebut, jabatan Sekretaris DPRD menjadi satu-satunya formasi yang harus diulang.
Sekretaris Daerah Karanganyar, Kurniadi Maulato, menjelaskan kendala muncul setelah tahap seleksi administrasi dilakukan.
“Ada satu formasi yang pesertanya belum memenuhi ketentuan, sehingga harus diulang,” ujarnya, Jumat (3/4/2026), dilansir HarianKota, jejaring KlikSoloNews.
Dari tiga pelamar untuk posisi Sekwan, satu peserta tidak lolos seleksi administrasi. Akibatnya, hanya tersisa dua kandidat, sementara jumlah minimal peserta untuk melanjutkan seleksi belum terpenuhi.
Sesuai ketentuan, proses seleksi untuk jabatan tersebut harus diperpanjang dengan membuka kembali pendaftaran guna menambah jumlah pelamar.
“Ini ketentuan yang harus dipenuhi, jadi prosesnya diulang,” tegas Kurniadi.
Saat ini, panitia seleksi kembali melakukan penjaringan dan verifikasi berkas, termasuk dari pelamar baru. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji kompetensi bagi peserta yang lolos.
Target Rampung Mei 2026
Meski ada kendala, Pemkab Karanganyar tetap menargetkan seluruh proses seleksi selesai tepat waktu. Seluruh jabatan diharapkan sudah terisi pejabat definitif paling lambat Mei 2026.
Untuk menjaga transparansi, panitia seleksi melibatkan unsur akademisi, perwakilan pemerintah daerah lain, serta tokoh masyarakat dalam proses penilaian.
Sementara proses seleksi berlangsung, sejumlah jabatan yang kosong saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Namun, kewenangan Plt dinilai terbatas, terutama dalam pengambilan keputusan strategis.
