JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap pemutaran maupun kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Penegasan itu disampaikan Yusril setelah muncul sejumlah laporan pembubaran acara pemutaran film di beberapa daerah yang kemudian memicu polemik di media sosial.
Menurut Yusril, penghentian kegiatan di sejumlah lokasi lebih berkaitan dengan persoalan teknis dan administratif di tingkat lokal, bukan karena adanya instruksi resmi dari pemerintah pusat ataupun aparat penegak hukum secara nasional.
Ia menjelaskan, tidak semua tempat melakukan pelarangan terhadap pemutaran film tersebut. Beberapa kampus dan komunitas di daerah lain justru tetap dapat menyelenggarakan diskusi dan pemutaran film tanpa hambatan.
“Kalau memang ada persoalan administrasi di daerah tertentu, itu bukan berarti pemerintah melarang filmnya secara nasional,” kata Yusril.
Film dokumenter tersebut diketahui mengangkat isu proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai menimbulkan dampak terhadap lingkungan, masyarakat adat, dan kawasan hutan.
Yusril menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati selama disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Meski demikian, ia mengakui penggunaan judul film yang cukup kontroversial berpotensi memancing berbagai reaksi di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan hanya dari judul, melainkan memahami isi film secara utuh sebelum memberikan penilaian.
Menurutnya, ruang diskusi publik harus tetap dibuka agar masyarakat dapat melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, baik yang mendukung maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Yusril juga menegaskan pemerintah tidak anti terhadap kritik. Bahkan, masukan yang muncul melalui karya dokumenter maupun forum diskusi dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan proyek nasional di lapangan.
Terkait proyek di Papua Selatan, ia menjelaskan program tersebut sudah dimulai sejak 2022 dan dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
Ia menolak anggapan proyek tersebut merupakan bentuk kolonialisme modern karena Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi,” ujarnya.
