SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersiap menghadapi potensi kemarau panjang tahun 2026 dengan menyiapkan 123 juta liter air bersih untuk wilayah rawan kekeringan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi dini guna menekan dampak krisis air dan ancaman terhadap sektor pangan.
Melalui koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota, distribusi air bersih tersebut diproyeksikan menjangkau 18 daerah yang berpotensi terdampak kekeringan. Kesiapan ini merupakan hasil pemetaan wilayah rawan yang telah dilakukan sejak awal tahun.
Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan dasar distribusi telah dipersiapkan, termasuk ketersediaan air dan dukungan armada pengangkut.
“Tahun 2026 ini, hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, sudah disiapkan 123 juta liter air dari 18 daerah yang diperkirakan terdampak. Semua sudah siap untuk didistribusikan,” ujarnya dalam rapat koordinasi POK Triwulan I-2026, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, meskipun beberapa wilayah masih mengalami hujan, Pulau Jawa diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juni hingga Desember 2026, dengan pola yang mirip seperti tahun 2024.
Sebagai perbandingan, pada 2024 distribusi air bersih yang dilakukan BPBD Jateng bersama daerah mencapai sekitar 54 juta liter. Tahun ini, jumlah tersebut meningkat signifikan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang lebih luas.
Namun demikian, aspek pembiayaan distribusi masih menjadi perhatian. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi turut memengaruhi perhitungan biaya operasional pengiriman air ke wilayah terdampak.
“Perhitungan biaya distribusi masih kami kaji karena ada kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ini menjadi salah satu pertimbangan,” jelas Bergas.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan menghadapi musim kemarau, termasuk pemetaan wilayah rawan kekeringan.
Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMD, guna memperkuat penanganan dampak kekeringan, baik dari sisi penyediaan air bersih maupun ketahanan pangan.
“Kita koordinasikan semua pihak, termasuk BUMD, agar dampak kekeringan bisa ditekan. Tidak hanya soal air bersih, tapi juga dampaknya terhadap swasembada pangan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menambahkan bahwa distribusi air bersih dalam kondisi darurat membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk koordinasi dengan PT Pertamina.
“Distribusi ini untuk kebencanaan dan kedaruratan, sehingga perlu kolaborasi. Nanti akan kita komunikasikan dengan Pertamina,” katanya.
