SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar dialog dengan buruh, pengusaha, dan akademisi untuk menyerap aspirasi menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng 2026. Fokus pada kesejahteraan dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menggelar pertemuan dengan Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Satuan Tugas (Satgas) PHK Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/10/2025).

Agenda utama adalah menyerap aspirasi buruh dan pengusaha menjelang pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah.

Dalam dialog tersebut, Luthfi menegaskan bahwa regulasi terkait upah minimum dari pemerintah pusat hingga kini belum diterbitkan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi fokus membangun kesepahaman antara semua pihak terkait formula penetapan UMP.

“Nanti saat regulasi dari pemerintah turun, baru kita bahas secara rinci. Kami ingin semua pihak memiliki pemahaman yang sama agar tidak ada kesalahpahaman,” ujar Luthfi.

Gubernur menjelaskan, pertemuan ini juga menjadi sarana komunikasi multi-arah, melibatkan buruh, pengusaha, akademisi, dan pemerintah. Setelahnya, Luthfi berencana melakukan dialog parsial dengan masing-masing pihak untuk menampung masukan terkait formula dan penetapan upah minimum.

“Penting agar persepsi buruh, pengusaha, dan pemerintah selaras. Jangan sampai ada dikotomi yang merugikan salah satu pihak,” tambahnya.

Di sisi investasi, Luthfi menyebutkan Jawa Tengah terus mencatat pertumbuhan signifikan. Realisasi investasi hingga triwulan III 2025 mencapai Rp66 triliun, dengan 65 persen berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan sisanya penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Menurutnya, iklim investasi yang kondusif akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, menyatakan dukungannya terhadap upah yang kompetitif di Jawa Tengah.

“Jawa Tengah strategis untuk investasi, tidak hanya karena kawasan industri, tetapi juga upah yang kompetitif,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan buruh, Nanang Setyono, menekankan pentingnya dasar penetapan UMP berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Data KHL yang akurat diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Ada sekitar 69 item yang masuk KHL, dan data itu harus benar-benar mencerminkan kebutuhan buruh,” jelasnya.

Dengan dialog yang intens dan koordinasi lintas pihak, Jawa Tengah berharap penetapan UMP tahun 2026 bisa adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan buruh.(ks01)