BOYOLALI, KLIKSOLONEWS.COM -  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kondisi fiskal daerah tetap aman meski alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengurangan dana tersebut tidak akan mengganggu kinerja dan prioritas pembangunan yang telah dirancang pemerintah provinsi.

“Tidak ada masalah, karena kita sudah punya skala prioritas. Tahun 2025 fokus pada infrastruktur, dan tahun 2026 diarahkan untuk swasembada pangan. Kita sudah punya perencanaan,” ujar Ahmad Luthfi saat kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Rabu (8/10/2025).

Berdasarkan data yang disampaikan, total dana transfer pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota pada tahun 2026 mencapai Rp60,96 triliun, turun Rp12,59 triliun atau 17,21% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara rinci, dana transfer ke pemerintah provinsi Jawa Tengah pada 2026 tercatat sebesar Rp7,3 triliun, turun Rp1,52 triliun atau 17,7% dibandingkan 2025 yang mencapai Rp8,9 triliun.

Sementara itu, transfer ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga menurun menjadi Rp53,19 triliun, atau berkurang Rp11,08 triliun (17,24%) dibandingkan 2025 yang tercatat sebesar Rp64,27 triliun.

Meski terjadi penurunan, Pemprov Jateng tetap optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal dengan melakukan efisiensi dan penajaman program kerja.

“Kegiatan di tahun 2026 akan difokuskan pada hal-hal yang bersentuhan langsung dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsipnya, Jawa Tengah tidak terganggu dengan kebijakan ini,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi.

Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menyebutkan seluruh gubernur di Indonesia telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyesuaian dana TKD. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

“Kami sudah membahasnya langsung dengan Kemenkeu. Intinya, semua daerah diimbau menyesuaikan skala prioritas masing-masing,” tutupnya.(KS01)