SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Operasional Batik Solo Trans (BST) kini menghadapi tantangan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Tiga dari lima koridor BST yang selama ini didanai Kementerian Perhubungan (Kemenhub), akan dihentikan pembiayaannya.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan itu membahas keberlanjutan layanan buy the service (BTS) aglomerasi transportasi Batik Solo Trans yang saat ini menghubungkan Kota Surakarta dengan wilayah sekitarnya.
“Hari ini kami difasilitasi Gubernur untuk membahas aglomerasi transportasi di Surakarta. Layanan buy the service ini mencakup lima koridor, melibatkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali,” jelas Respati.
Respati menyebutkan, dari lima koridor BST yang sudah beroperasi, tiga koridor pembiayaannya ditanggung Kemenhub, sementara dua lainnya menggunakan dana APBD Pemkot Surakarta.
Selain itu, operasional juga didukung tujuh jalur feeder, dengan total melayani sekitar 13.000–14.000 penumpang setiap hari di wilayah Soloraya.
“Ke depan pemerintah pusat akan mencabut penganggarannya. Karena itu kami mendorong adanya kemandirian fiskal sekaligus cost sharing dengan kabupaten sekitar. Apalagi mayoritas penumpang BST berasal dari warga kabupaten penyangga,” ungkapnya.
-
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan Batik Solo Trans sudah masuk dalam roadmap aglomerasi transportasi Jawa Tengah.
Menurutnya, operasional BST berjalan baik karena terintegrasi dengan angkutan lain serta melibatkan perusahaan otobus lokal.
“Ini sebenarnya sudah jadi roadmap. Sudah berjalan dan berbeda dengan daerah lain. Kalau di daerah lain masih kompetitif dengan angkutan umum lain, di Solo ini sudah jelas dan matang,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia pun meminta Dinas Perhubungan Jawa Tengah bersama stakeholder terkait segera menggelar rapat teknis agar BST tetap bisa melayani masyarakat.
“Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus tetap berjalan dengan pola sharing. Teknisnya silakan dibahas,” tegasnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan pembiayaan pasca-efisiensi anggaran pusat tidak bisa hanya ditanggung satu pihak.
“Konsep gotong royong inilah yang nanti akan difasilitasi Gubernur bersama para bupati dan wali kota se-Soloraya. Harapannya ada kesepakatan yang baik demi keberlanjutan transportasi masyarakat,” ujarnya.(KS01)
