SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-10 yang akan digelar 27–29 September 2025 dianggap sebagai momentum krusial bagi kelangsungan partai.

Dosen FISIP Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, menilai muktamar kali ini berpotensi menentukan apakah PPP akan bangkit kembali atau menghadapi risiko kepunahan politik.

Menurut Wahid, sejarah menunjukkan partai yang gagal melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sulit “reborn” dalam pemilu berikutnya.

Penurunan suara PPP pun terlihat jelas dalam tiga pemilu terakhir: 8,15 juta suara (2014), 6,32 juta (2019), dan 5,87 juta (2024).

Faktor internal seperti konflik kepengurusan, dualisme, dan persaingan antar faksi dianggap menjadi penyebab utama menurunnya suara PPP.

Sementara itu, partai juga dianggap kurang adaptif terhadap perubahan demografi pemilih, khususnya generasi milenial dan zillenial yang kini mulai mendominasi pemilih nasional.

“PPP harus mampu menjaga basis tradisionalnya, khususnya di kantong-kantong santri, sekaligus beradaptasi dengan karakter pemilih muda,” ujar Wahid.

Dalam konteks Muktamar, komposisi Ketua Umum dan Sekjen dianggap krusial. Figur santri yang memiliki ikatan dengan tokoh ulama PPP dinilai penting untuk menjaga basis tradisional sekaligus berperan sebagai konsolidator partai.

Figur ini idealnya memiliki pengalaman legislatif atau eksekutif agar dapat mempersatukan seluruh struktur internal.

Selain itu, keterlibatan tokoh dengan latar belakang pengusaha menjadi penting untuk mendukung pendanaan partai lima tahun ke depan, mengingat biaya politik untuk kembali ke parlemen meningkat.

Kombinasi pengusaha-santri diyakini mampu menjadi alternatif yang strategis untuk menjawab tantangan internal dan eksternal PPP.

Wahid menekankan kesiapan figur kepemimpinan secara finansial, organisatoris, dan adaptif menjadi faktor penentu agar PPP mampu kembali meraih suara signifikan pada Pemilu mendatang.(KS01)