Jumat, 12 Juni 2026

Rose Brand Terseret Kasus Bansos, KPK Dalami Dugaan Markup Harga

Photo Author
KS1, KlikSoloNews.com
- Selasa, 16 September 2025 | 14:30 WIB
Rose Brand Terseret Kasus Bansos, KPK Dalami Dugaan Markup Harga. (KlikSoloNews/dok)
Rose Brand Terseret Kasus Bansos, KPK Dalami Dugaan Markup Harga. (KlikSoloNews/dok)

JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik dengan penyelidikan terbaru terkait skandal bantuan sosial (bansos) era pandemi Covid-19.

Kali ini, KPK memanggil Michael Setiaputra (MS), Kepala Cabang PT Sungai Budi Group, perusahaan agribisnis besar yang dikenal lewat merek Rose Brand, untuk dimintai keterangan.

Penyelidikan ini berfokus pada dugaan manipulasi kualitas barang dan praktik markup harga dalam proyek bansos senilai sekitar Rp900 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya menelusuri apakah barang yang disalurkan sesuai spesifikasi atau ada pengkondisian yang merugikan negara.

“Apakah barang sesuai atau ada pengkondisian sehingga kualitas turun dan harga di-markup, itu yang sedang kami telusuri,” jelas Budi Prasetyo.

Selain PT Sungai Budi Group, KPK juga memanggil sejumlah pihak dari perusahaan lain, di antaranya Vloro Maxi Sulaksono (PT Cipta Mitra Artha), Agung Tri Wibowo (PT Mesail Cahaya Berkat), dan Floreta Tane (PT Dwimukti Graha Elektrindo),

Tidak menutup kemungkinan, KPK dapat menjerat perusahaan sebagai korporasi, bukan hanya individu. Eks Jubir KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan:

“Perusahaan bisa dipidana jika terbukti menikmati keuntungan dari praktik korupsi dalam proyek bansos ini.”

Sebelumnya, penyidik KPK telah menyita dokumen terkait spesifikasi barang dan harga dari beberapa vendor lain, termasuk PT Anomali Lumbung Artha dan PT Inkubisc. Langkah ini menunjukkan bahwa KPK serius mengusut dugaan penyimpangan besar-besaran dalam distribusi bansos nasional.

Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan perusahaan-perusahaan besar di sektor pangan, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam menindak praktik korupsi di proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.(KS01)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: KS1

Tags

Terkini

X