JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan sekaligus melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker).

Kesepakatan tersebut lahir dari rapat pimpinan DPR bersama ketua fraksi yang dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani, pada Kamis 4 September 2025.

Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan seluruh fraksi di DPR satu suara untuk menghentikan tunjangan rumah anggota dewan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari reformasi kelembagaan DPR dan bentuk respons terhadap kritik publik.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja,” tegas Puan.

Sebelumnya, pada Rabu 3 September 2025, DPR mengundang perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog pasca demonstrasi besar yang berlangsung 25–31 Agustus 2025. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah penghentian tunjangan dan peningkatan transparansi DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa masukan mahasiswa menjadi bahan evaluasi penting.

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan,” ujarnya.

Puan Pastikan Reformasi DPR Berjalan Transparan

Puan Maharani menekankan bahwa DPR akan terus membuka diri terhadap aspirasi rakyat. Menurutnya, reformasi bukan sekadar jargon, melainkan langkah nyata yang akan dia pimpin langsung.

“Prinsipnya, kami di DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” kata Puan.

Selain menghentikan tunjangan perumahan, moratorium kunker juga menjadi komitmen bersama seluruh fraksi. Hal ini dinilai sebagai langkah awal dalam reformasi kelembagaan DPR agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

Para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, turut hadir bersama seluruh ketua fraksi dalam rapat yang menghasilkan keputusan penting tersebut.(KS01)