JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – KPK memastikan akan memanggil Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan suap proyek jalur kereta api DJKA 2022–2024. Namanya muncul dalam persidangan kasus suap DJKA.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Bupati Pati, Sudewo, untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2022–2024.
Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran dana commitment fee dari proyek tersebut.
“Ya benar, saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran commitment fee proyek pembangunan jalur kereta,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu 13 Agustus 2025.
Meski belum memastikan jadwal pemanggilan, Budi menegaskan bahwa penyidik KPK masih mendalami peran Sudewo dalam perkara ini.
“Tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait saudara SDW ini seperti apa,” ujarnya.
Nama Sudewo Muncul di Persidangan Kasus DJKA
Nama Sudewo sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus suap DJKA pada 16 November 2023. Dalam sidang tersebut, mantan Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, mengaku memberikan suap kepada sejumlah pejabat DJKA agar perusahaannya bisa memenangkan proyek.
INTERAKSI KOMENTAR DI TIKTOK KLIKSOLO
Dion bahkan menyebut tujuh nama yang disebutnya sebagai “makelar langitan” dalam proyek DJKA, yaitu:
- Billy Haryanto alias Billy Beras – mengaku dekat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
- Agus Kuncoro – dikenal dekat dengan eks Sekjen Kemenhub Djoko Sasono.
- Ibnu dan Edi Amir – mengaku dekat dengan Budi Karya.
- Sudewo – saat itu menjabat anggota Komisi V DPR.
- Muhammad Suryo – pengusaha yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA sebagai pihak dari kepolisian.
- Wahyu Purwanto – adik ipar mantan Presiden ke-7 Joko Widodo.
- Eko Sulistyo – Komisaris PT PLN.
Kasus dugaan suap jalur kereta api DJKA ini menjadi salah satu perkara besar yang tengah dibongkar KPK. Modusnya, sejumlah pihak diduga menerima uang suap untuk memuluskan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan keterlibatan nama kepala daerah, kasus ini diprediksi akan menjadi sorotan publik dan memicu perhatian besar di tingkat nasional.
KPK menegaskan akan memproses semua pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu. (KS01)
