KUDUS, KLIKSOLONEWS.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeluarkan pernyataan tegas soal transparansi penyaluran bantuan untuk rumah tidak layak huni (RTLH).

Dalam arahannya di hadapan 1.910 mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) yang akan terjun ke lapangan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik RTLH, ia menegaskan: tidak boleh ada pemotongan dana bantuan.

“Tahun ini nilai bantuannya naik jadi Rp 20 juta per unit. Kalau sampai di masyarakat ternyata tidak segitu, laporkan langsung ke saya. Nanti saya yang akan tindak,” kata Luthfi saat acara pelepasan mahasiswa KKN di Kampus UMK, Selasa 22 Juli 2025.

Program RTLH Pemprov Jateng tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp340 miliar untuk renovasi 17.000 unit rumah warga miskin dan miskin ekstrem. Setiap penerima akan mendapatkan dana Rp20 juta — meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp15 juta.

Namun, karena program RTLH juga berjalan di tingkat kabupaten/kota, besaran bantuannya bervariasi. Seperti di Kabupaten Kudus, dana yang digelontorkan untuk tiap unit masih berada di angka Rp15 juta.

Luthfi pun mengingatkan bahwa informasi ini perlu disampaikan dengan benar agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mendorong mahasiswa untuk berperan sebagai pengawas lapangan. Ia menyebut bahwa keberadaan mahasiswa KKN menjadi bagian dari sistem cek dan kontrol agar dana bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Tugas kalian bukan hanya membantu, tapi juga mengamati dan melaporkan. Cek, ricek, dan final cek. Kalau ada yang janggal, catat dan sampaikan kepada kami,” ujarnya.

Pernyataan tegas tersebut muncul setelah seorang mahasiswi bernama Ulfa Khoirunnisa dari Prodi Manajemen UMK bertanya soal adanya penerima RTLH yang hanya menerima Rp15 juta.

Luthfi pun menjelaskan angka tersebut adalah nominal bantuan tahun sebelumnya, atau berasal dari alokasi kabupaten, bukan dari anggaran provinsi 2025.

Usai acara, Ulfa menyatakan bahwa klarifikasi dari Gubernur membuatnya lega. Ia sempat khawatir terjadi penyimpangan anggaran di lokasi KKN, namun kini mengetahui bahwa perbedaan nominal bantuan disebabkan oleh perbedaan sumber pendanaan.

“Saya tanyakan langsung agar tidak terjadi salah paham atau potensi penyelewengan. Alhamdulillah sudah dijelaskan, dan kami mendapat arahan agar menjaga integritas selama KKN,” tutur Ulfa.

Melalui pernyataannya, Ahmad Luthfi mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga transparansi, terutama dalam program-program yang menyentuh masyarakat rentan.

Ia pun mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk aktif menjadi bagian dari gerakan pengawasan bantuan sosial agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (KS01)