SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang awalnya berjalan damai di Kota Semarang, Kamis 1 Mei 2025, berubah menjadi kericuhan setelah kemunculan kelompok berpakaian hitam yang diduga berasal dari jaringan Anarko.

Ketua Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, AM Jumai, menyatakan kecaman keras terhadap aksi anarkis tersebut.

Ia menyebut tindakan anarkis yang dilakukan kelompok tersebut telah mencoreng wajah buruh yang sejak awal menyuarakan aspirasi secara tertib.

“Saya secara langsung memantau dan mengunjungi lokasi aksi. Awalnya sangat bagus dan simpatik. Tapi kemudian muncul aksi brutal dari kelompok Anarko. Ini jelas mencoreng aksi buruh yang damai,” ujar Jumai yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang, Sabtu 3 Mei 2025.

Jumai menilai tindakan anarkis tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merusak makna kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Ia menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tetap mengedepankan kedamaian dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, memastikan pihaknya akan menindak tegas pelaku kericuhan.

Beberapa individu telah teridentifikasi dan saat ini tengah dalam proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk dugaan keterlibatan provokator dari kelompok tertentu.

“Kami sangat menghargai kebebasan berekspresi, tetapi tindakan anarkis oleh kelompok Anarko tidak bisa ditoleransi. Kami akan proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Artanto.

Ia menambahkan bahwa prinsip demokrasi tidak dapat dijalankan dengan cara kekerasan, melainkan melalui dialog yang sehat dan beretika.

“Demokrasi tidak pernah lahir dari kekerasan, tapi dari dialog dan keteladanan dalam menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.

Dengan mencuatnya insiden ini, publik diimbau untuk tetap waspada terhadap infiltrasi kelompok-kelompok yang berpotensi memprovokasi kericuhan dalam aksi-aksi damai. Ketertiban dan keamanan, menurut para tokoh, adalah tanggung jawab bersama demi menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.(KS01)