JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengungkapkan berbagai tantangan dan rencana strategis pembangunan provinsi yang dipimpinnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu, 30 April 2025.
Dalam forum itu, Luthfi secara tegas menyatakan bahwa dirinya bukan "Nabi Musa" yang bisa serta merta mengubah kondisi Jawa Tengah secara instan.
“Kami menjabat baru 70 hari sampai hari ini. Kami bukan Nabi Musa yang bisa langsung merubah suatu keadaan. Lewat RDP ini, gagasan kami sampaikan dan kami tindaklanjuti,” ujarnya blak-blakan di hadapan para anggota dewan.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa pembangunan Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan akan dilakukan secara linier, dengan fokus berbeda setiap tahunnya. Tahun 2025 difokuskan pada pembangunan infrastruktur sebagai pondasi dasar pembangunan daerah.
“Tahun ini infrastruktur digenjot habis. Pembangunan fokus, tidak boleh di-ecer-ecer atau di-incrit-incrit. Butuh kebersamaan dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur mencakup peningkatan jalan, fasilitas pendidikan, dan dukungan terhadap sektor pertanian. Anggaran yang digunakan juga harus tepat sasaran dan tidak tersebar untuk program yang tidak prioritas.
Tahapan Pembangunan Jateng 2025–2030
Luthfi memaparkan roadmap pembangunan Jateng lima tahun ke depan sebagai berikut:
2025: Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, pertanian, pendidikan).
2026: Fokus pada swasembada pangan dan penguatan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.
2027: Pembangunan sektor pariwisata secara menyeluruh.
2028: Pemerataan dan peningkatan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau.
2029: Peningkatan daya saing daerah dan fondasi Jateng berkelanjutan.
2030: Terwujudnya Jawa Tengah sebagai provinsi maju dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa Jateng menargetkan produksi padi sebanyak 11 juta ton pada 2025.
Hingga April, hasil panen telah mencapai 4,9 juta ton dari 731 ribu hektare lahan tanam. Pada 2024, provinsi ini telah menanam 1,5 juta hektare dan memproduksi 8,8 juta ton padi, menjadikannya provinsi penyumbang pangan nasional terbesar kedua.
Selain infrastruktur dan pangan, Luthfi juga menyoroti masalah kemiskinan. Dengan angka kemiskinan mencapai 9,58 persen, ia optimis angka itu bisa ditekan melalui pembangunan ekonomi berbasis desa, industri, dan pariwisata.
“Kami punya roadmap, kami akan pastikan semua bergerak bersama. Tidak ada jalan pintas, tapi kami punya arah dan keberanian,” pungkasnya. (ks01)
