SOLO, KLIKSOLONEWS.COM - Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta terpilih, Respati Ardi dan Astrid Widayani, yang dijadwalkan pada Kamis 20 Februari 2025, menandai dimulainya pemerintahan baru di Kota Solo.
Pasangan yang diusung koalisi partai KIM Plus ini memenangkan Pilkada 2024 dan akan memimpin kota ini untuk lima tahun ke depan.
Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan baru yang akan datang, dengan catatan tetap mengedepankan kritik yang konstruktif.
Dalam pernyataannya, FX Rudy, sapaan karibnya, menegaskan PDIP siap mendukung pemerintahan Respati-Astrid, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Kami dukung pemerintahan (Respati-Astrid). Kalau mengkritik, kami akan memberikan kritik yang konstruktif dan disertai solusi. Kami tidak akan menghalangi kebijakan pemerintahan," ujar FX Rudy saat ditemui di Stadion Sriwedari, Senin 17 Februari 2025.
Dukungan PDIP terhadap pemerintahan yang baru tidak lepas dari harapan agar kebijakan yang diambil Pemkot Surakarta bisa selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto.
Rudy menjelaskan bahwa PDIP akan memberikan masukan terkait kebijakan Pemkot Solo, dengan mengutamakan efisiensi anggaran dan pembangunan yang berbasis pada prioritas daerah.
Salah satu contoh nyata dari sikap konstruktif yang dimaksud adalah ketika PDIP Solo berhasil menuntaskan polemik internal di DPRD Solo yang sempat menghambat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Rudy mengatakan anggota DPRD dari PDIP telah diarahkan untuk mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga konflik internal tersebut bisa segera diselesaikan.
Selain itu, Rudy juga menekankan pentingnya keselarasan antara visi misi kepala daerah dengan kebijakan Presiden Prabowo, khususnya terkait efisiensi anggaran.
"Kebijakan anggaran harus disesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang digariskan oleh Presiden Prabowo," kata Rudy.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa proyek-proyek pembangunan yang tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Solo harus dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rudy menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Solo, pihak swasta, dan hibah dari negara lain untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani APBD.
"Beberapa proyek bisa dimasukkan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), atau berasal dari hibah. Kami tidak bisa ikut proyek yang tidak masuk dalam RPJMD, karena nantinya bisa membebani anggaran daerah. APBD harus dikelola dengan bijak, jangan sampai malah memberatkan rakyat," ujar Rudy.
