SOLO, KLIKSOLONEWS.COM - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus berkomitmen untuk memperkuat sektor ketahanan pangan di Indonesia melalui kebijakan penggunaan dana desa yang tepat sasaran.

Salah satu kebijakan terbaru yang diluncurkan adalah alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria, pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Perayaan Hari Jadi Ke-17 Gerakan Membangun Desa (Gema Desa) di Stadion Manahan Solo, Sabtu (1/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Riza menegaskan pentingnya alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat desa, sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

“Dari dana desa yang ada saat ini, minimal 20 persen akan dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan, termasuk juga program makan bergizi gratis,” ujar Riza.

Tahun 2025, Kementerian Ekonomi menetapkan pagu Dana Desa sebesar Rp71 triliun, yang berarti hampir setiap desa akan mengelola dana sebesar Rp1 miliar.

Dengan jumlah dana yang besar tersebut, alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan berpotensi memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Riza juga menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga untuk menyiapkan generasi penerus dengan daya pikir yang lebih tajam, karena mereka sudah mendapatkan asupan gizi yang baik sejak kecil.

Lebih jauh lagi, Riza menyebutkan bahwa MBG juga akan menjadi pilar ekonomi baru bagi desa, karena pemenuhan bahan pokok akan disediakan oleh warga desa itu sendiri.

“Petani, peternak, dan UMKM desa akan semakin berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ekonomi lokal,” tambahnya.

Riza juga mengingatkan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penyediaan kebutuhan pokok untuk MBG yang harus berasal dari desa menjadi fokus utama.

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia akan terlibat langsung dalam pemasokan bahan pangan untuk mendukung program tersebut.

Tidak hanya itu, Riza optimistis program MBG akan membawa dampak positif yang lebih besar, terutama dalam peningkatan ekonomi desa.

Dengan adanya putaran uang yang berasal dari jual beli bahan pokok untuk program MBG, ia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di desa dapat meningkat hingga 4 sampai 7 kali lipat dari sebelumnya.

"Program ini membuka peluang bagi desa untuk menjadi subjek utama dalam pembangunan, dan kami berharap seluruh desa bersiap untuk menyambutnya," kata Riza menutup pernyataannya.

Lebih lanjut, aturan penggunaan minimal 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendes PDT) Nomor 3 Tahun 2025.

Aturan ini mengharuskan desa untuk menggunakan dana desa guna mendukung swasembada pangan, dengan melibatkan BUMDes, BUMDes Bersama, atau lembaga ekonomi masyarakat desa.

Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh Kemendes PDT, diharapkan desa-desa di Indonesia tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan ketahanan pangan yang kuat.

Program MBG menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga masyarakat desa bisa menikmati pangan yang bergizi, sekaligus memperkuat ekonomi mereka dalam jangka panjang. (ks01)