Hasil pemantauan lapangan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh masing-masing pengelola dapur.
"Setiap hari kami turun ke lapangan untuk melihat kondisi dapur dan memastikan proses pembenahan berjalan," kata Adhe.
Melalui inspeksi tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan kesiapan dapur sekaligus memberikan rekomendasi agar seluruh fasilitas memenuhi standar operasional yang ditentukan.
Adhe menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak memiliki kewenangan dalam pencairan anggaran maupun pengambilan kebijakan operasional program MBG. Seluruh kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berperan aktif dalam melakukan pengawasan, pendampingan, serta memberikan rekomendasi kepada pengelola dapur agar proses persiapan dapat berjalan lebih cepat dan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Nanik S Deyang Bantah Terlibat Pengadaan BGN: Seumprit Kucing Pun Saya Nggak Tahu!
Pemkab Karanganyar berharap seluruh proses pembenahan yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan sehingga seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis di Karanganyar dapat beroperasi secara optimal.
Dengan kesiapan fasilitas yang memadai, program MBG diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program tersebut.
"Yang jelas semuanya sedang berproses. Harapannya program ini semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Adhe Eliana.(*)