SRAGEN, KLIKSOLONEWS.COM — Perjalanan Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, menjadi kisah inspiratif pembangunan desa di Jawa Tengah.
Desa yang dulu masuk kategori tertinggal ini kini berhasil menembus status tertinggi sebagai desa mandiri, menandai perubahan besar dalam tata kelola, ekonomi, dan kualitas hidup warganya.
Transformasi tersebut bukan proses instan. Berdasarkan Indeks Desa (ID), Kaliwedi pada 2024 masih berstatus desa maju.
Namun di bawah kepemimpinan Kepala Desa Daryono, status itu dijadikan pijakan untuk mempercepat pembangunan hingga akhirnya pada 2025 resmi menyandang predikat desa mandiri.
Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut menjadi faktor penting dalam lompatan tersebut. Dukungan melalui bantuan keuangan (Bankeu) provinsi, di era kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menjadi pengungkit pembangunan infrastruktur desa.
“Pada 2025 kami menerima Bankeu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp100 juta untuk pengaspalan jalan desa,” ujar Daryono, Minggu (25/1/2026).
Menurutnya, infrastruktur jalan yang memadai menjadi pemicu utama pergerakan ekonomi desa. Akses yang lebih baik mendorong berkembangnya sektor pariwisata dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu andalan Kaliwedi adalah destinasi wisata Waterboom Jambangan Permai.
Dampaknya terasa signifikan. Jumlah kunjungan wisata melonjak dari sekitar 39 ribu orang menjadi lebih dari 80 ribu pengunjung per tahun. Pendapatan waterboom pun meningkat tajam, dari sekitar Rp800 juta menjadi Rp1,3 miliar pada 2025.
“Jalan yang sudah mulus membuat akses jauh lebih mudah, baik bagi wisatawan maupun distribusi hasil usaha desa,” jelasnya.
Kemajuan infrastruktur juga berdampak luas pada sektor lain. Distribusi hasil pertanian dan peternakan menjadi lebih lancar, mulai dari sayur-mayur, padi organik, hingga perkebunan kelengkeng dan melon.
Di sisi tata kelola, Pemerintah Desa Kaliwedi menerapkan sistem pemerintahan berbasis tiga pilar, yakni pemerintahan, kewilayahan, dan pemberdayaan. Administrasi desa telah berbasis sistem informasi, layanan kesehatan dan posyandu memenuhi enam standar pelayanan minimal, serta kesiapsiagaan bencana terus diperkuat.
Penguatan sosial dan budaya juga menjadi perhatian. Sejak 2025, desa mengembangkan sanggar tari yang melibatkan sekitar 50 anak. Seluruh kebijakan strategis diputuskan melalui musyawarah desa dengan prinsip transparansi.
“Anggaran harus terbuka. Warga harus tahu,” tegas Daryono.
Pada 2026, dukungan provinsi kembali berlanjut. Kaliwedi menerima Bankeu sekitar Rp400 juta untuk pembangunan rabat beton dan jalan usaha tani yang menghubungkan desa dengan kawasan agrowisata.
