Selain aparatur pemerintah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) turut dilibatkan dalam pengawasan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, peran ibu-ibu PKK sangat efektif dalam memastikan kebersihan, kualitas bahan makanan, hingga proses pengolahan berjalan sesuai standar.
“Saya menggunakan istri saya dengan jaringan PKK-nya untuk masuk ke dapur-dapur SPPG. Karena jika ibu-ibu sudah masuk ke dapur pasti sangat detail sekali mengawasinya,” kata Respati.
Dalam kesempatan tersebut, Respati juga menyoroti pentingnya keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, agar pemerintah daerah dapat diberikan ruang lebih besar untuk ikut melakukan intervensi dan pengawasan program di wilayah masing-masing.
Menurutnya, keterlibatan langsung kepala daerah akan memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
“Dan saya rasa kalau kepala daerah dilibatkan ini tentu juga akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Keberhasilan Program MBG di Solo yang berjalan tanpa insiden kemudian mendapat perhatian dari berbagai pihak dan dijadikan salah satu model pelaksanaan yang direkomendasikan untuk diterapkan di daerah lain di Jawa Tengah.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan pengawasan yang ketat, Pemkot Solo berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat bagi peningkatan kesehatan, kualitas gizi, serta prestasi belajar anak-anak Indonesia.(*)