Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa pengawasan teknologi saja tidak cukup tanpa kesadaran masyarakat dalam menggunakan BBM sesuai haknya.
Pemerintah menekankan pentingnya kesadaran publik dalam menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti petani dan nelayan.
“Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya,” kata Anggia.
Ia juga mengimbau pengguna kendaraan yang mampu secara ekonomi untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi agar subsidi tidak salah sasaran.
Pemerintah juga mewaspadai potensi meningkatnya konsumsi Pertalite yang dapat menekan kuota subsidi nasional.
Namun, pemerintah memastikan akan terus melakukan pemantauan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.
“Yang penting masyarakat terpenuhi, tapi di satu sisi beban fiskal juga tidak terlalu berat,” ujar Anggia.(*)