JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya pemanfaatan aset negara untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung program pembangunan rumah rakyat dan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas program perumahan nasional dan optimalisasi aset negara.

Dalam rapat itu, pria yang akrab disapa Ara tersebut menekankan bahwa aset milik negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok tertentu apabila dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Aset negara jangan sampai kalah. Kalau itu milik negara dan bisa dipakai untuk rakyat, maka harus kembali untuk rakyat,” tegas Maruarar di hadapan anggota DPR.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian karena tidak hanya menyoroti target pembangunan rumah rakyat, tetapi juga persoalan penguasaan lahan yang selama ini dinilai menjadi hambatan dalam penyediaan hunian masyarakat kecil.

Singgung Penguasaan Lahan dan Nama Hercules

Dalam pemaparannya, Maruarar juga menceritakan pengalamannya saat turun langsung meninjau sejumlah kawasan yang memiliki persoalan aset dan lahan.

Ia bahkan sempat menyinggung nama Hercules Rosario Marshal dalam konteks penguasaan lahan, yang kemudian memicu perhatian peserta rapat maupun publik.

Menurut Ara, masih terdapat banyak aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal atau justru dikuasai pihak tertentu. Padahal, lahan tersebut dinilai berpotensi digunakan untuk pembangunan rumah rakyat, kawasan hunian masyarakat kecil, hingga fasilitas publik.

Maruarar menegaskan bahwa program pembangunan rumah rakyat bukan hanya proyek pembangunan fisik semata, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Ia menilai negara harus hadir memberikan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah.

Rapat kerja bersama DPR itu juga menunjukkan pendekatan baru pemerintah dalam membahas sektor perumahan. Persoalan hunian kini tidak hanya dipandang dari sisi teknis pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, pemerataan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Pidato Maruarar di DPR pun dinilai kuat secara komunikasi publik karena memadukan isu penguasaan aset negara, kebutuhan rumah rakyat, serta narasi keberpihakan terhadap masyarakat. (KS01)