SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM - Program Koperasi Desa Merah Putih terus menunjukkan perkembangan pesat sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.
Hingga saat ini, lebih dari 80 ribu koperasi telah terbentuk secara kelembagaan dan berbadan hukum, menandai keberhasilan fase awal implementasi program tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM kini mengarahkan fokus pada tahap lanjutan, yakni pembangunan fisik serta operasional koperasi berbasis modern.
Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi, Riza Azmi, menegaskan fase ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Fase pertama sudah terlewati, sekarang kita masuk ke fase pembangunan dan operasional. Sudah ada sekitar 7.000 bangunan koperasi yang siap beroperasi,” ujarnya dalam kegiatan di Semarang, Rabu (6/5/2026).
Sebagai bagian dari transformasi menuju koperasi modern, pemerintah menargetkan peluncuran sekitar 30 ribu gerai koperasi pada Juli hingga Agustus 2026. Gerai ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi kebutuhan pokok hingga layanan keuangan berbasis koperasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Meski menunjukkan progres signifikan, pengembangan koperasi modern masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya infrastruktur pendukung seperti listrik dan akses internet, yang menjadi fondasi utama sistem koperasi digital.
“Untuk membangun koperasi modern, kita butuh dukungan listrik dan internet. Ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” jelas Riza.
Selain itu, kesenjangan literasi digital masyarakat antarwilayah juga menjadi perhatian. Pemerintah terus mendorong edukasi dan pendampingan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan sistem koperasi berbasis teknologi.
Kendala Lahan dan Solusi Alternatif
Ketersediaan lahan menjadi tantangan lain, khususnya di wilayah perkotaan. Pada tahap awal, pembangunan koperasi membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi. Namun, pemerintah kini tengah menyiapkan desain alternatif untuk koperasi dengan lahan yang lebih terbatas.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas pembangunan koperasi tanpa terkendala keterbatasan ruang.
Untuk mempercepat pengembangan, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan, mulai dari regulasi hingga akses kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, sistem pengelolaan koperasi terus diperkuat, termasuk dukungan manajerial dan pembiayaan melalui skema kolaboratif dengan berbagai pihak.
Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga ke tingkat desa.
Dengan penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, serta digitalisasi, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.