SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I Tahun 2026 dengan fokus pada percepatan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, arah kebijakan pembangunan tetap mengutamakan efektivitas dan manfaat nyata bagi warga. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD di Kantor Gubernur, Senin (4/5/2026).
“Evaluasi kita fokus pada efisiensi dan dampak global. Program-program yang langsung dirasakan masyarakat harus kita percepat,” tegasnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah infrastruktur jalan. Luthfi mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan di Jawa Tengah yang sebelumnya mencapai 94,4 persen pada akhir 2025, turun menjadi 84 persen pada triwulan pertama 2026. Penurunan ini akan segera direspons dengan langkah percepatan perbaikan.
Pemprov bahkan membuka peluang penambahan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mengembalikan kondisi jalan ke level optimal.
“Kita petakan daerah yang perlu dimantapkan kembali. Kalau perlu, kita tambah anggaran agar bisa kembali ke 94 persen,” ujarnya.
Selain infrastruktur, penguatan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, dan BLUD juga menjadi perhatian. Luthfi menekankan pentingnya transparansi melalui optimalisasi peran kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menyampaikan bahwa dinamika global serta kebijakan efisiensi menuntut OPD lebih inovatif dalam menyusun program, termasuk dalam mendorong investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan data hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 5,549 triliun atau 23,99 persen, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp 4,669 triliun atau 19,77 persen.
Kinerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan tren positif dengan capaian 18,86 persen atau Rp 823,820 miliar, melampaui target awal. Namun, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum terealisasi hingga akhir Maret dan baru diterima pada April 2026.
“DBH memang terlambat, baru kami terima April,” jelas Sumarno.
Meski realisasi keuangan masih mengalami deviasi, pelaksanaan fisik program dinilai tetap berjalan sesuai rencana. Belanja daerah pada triwulan ini didominasi oleh belanja pegawai serta barang dan jasa, disusul hibah, bantuan sosial, dan subsidi.
Pemprov Jawa Tengah memastikan akan terus mengawal percepatan program pada triwulan berikutnya, guna menjaga target pembangunan tetap tercapai serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (KS01)