nasional

Pengadaan Motor Listrik BGN, Menkeu Purbaya: Sempat Saya Tolak Tahun Lalu

KS1
Rabu, 8 April 2026 | 10:03 WIB
Pengadaan Motor Listrik BGN, Menkeu Purbaya: Sempat Saya Tolak Tahun Lalu. (KlikSoloNews/dok)

JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM - Isu pengadaan motor listrik BGN jadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan anggaran seharusnya fokus pada program Makan Bergizi Gratis.

Isu pengadaan puluhan ribu motor listrik  Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait rencana pembelian tersebut dan akan melakukan pengecekan ulang.

“Waktu tahun lalu memang sempat kita tolak, termasuk pembelian komputer dan motor dalam jumlah besar. Tapi untuk sekarang, saya belum tahu detailnya dan akan saya cek kembali,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada penyediaan makanan bagi masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan operasional seperti kendaraan sebaiknya dapat dipenuhi oleh mitra program yang terlibat.

“Prioritas utama kan untuk makanan. Kalau mitra sudah mendapatkan keuntungan, seharusnya bisa dialokasikan untuk mencicil kebutuhan operasional seperti motor,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar.

Ia membantah isu yang menyebut pengadaan motor listrik mencapai 70 ribu unit. Menurutnya, jumlah tersebut tidak benar.

“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi saat ini sekitar 21.801 unit dari total yang dipesan 25 ribu unit,” ungkap Dadan.

Dadan menjelaskan, pengadaan motor listrik tersebut memang telah masuk dalam anggaran tahun 2025. Namun hingga kini, kendaraan tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Setelah proses tersebut selesai, motor listrik baru dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional Kepala SPPG dalam menjalankan program MBG.

Polemik ini pun memicu perhatian publik, terutama terkait prioritas penggunaan anggaran negara di tengah pelaksanaan program sosial berskala nasional. (KS01)

Tags

Terkini