SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah dalam beberapa bulan terakhir.
Gubernur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pengarahan khusus yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (30/3/2026).
Forum ini dihadiri para kepala daerah, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, seluruh kepala OPD, serta perwakilan KPK yang dipimpin Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto.
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penindakan hukum seperti penangkapan hingga penahanan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, pencegahan harus dimulai dari kesadaran integritas masing-masing pejabat.
“Setiap ASN dan pejabat publik harus memiliki integritas kuat dalam menjalankan tugas. Ini bukan hanya untuk Jawa Tengah, tetapi menjadi pelajaran bagi semua,” tegasnya.
Ia menilai integritas merupakan benteng utama dalam mencegah praktik korupsi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance).
Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya pendampingan dari KPK dan aparat penegak hukum agar pemerintah daerah tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
“Kami berharap pencegahan lebih diutamakan. Penindakan adalah langkah terakhir. Kami butuh pengawalan agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Upaya ini merupakan kelanjutan dari program serupa pada 2025 yang menyasar kepala desa se-Jawa Tengah. Kini, cakupannya diperluas hingga level kabupaten/kota dan provinsi, termasuk DPRD.
Ia juga mengingatkan bahwa setelah adanya pakta integritas, setiap pelanggaran hukum menjadi tanggung jawab pribadi.
“Pelanggaran hukum itu bersifat personal. Siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab sendiri, bukan institusi,” tegasnya.
KPK Apresiasi Inisiatif Pemprov Jateng
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah yang mengedepankan pendekatan pencegahan secara kolektif.
Menurutnya, KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi dan monitoring untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Sosialisasi ini merupakan inisiatif gubernur. Dengan sinergi yang kuat, kami berharap perilaku koruptif bisa ditekan,” ujarnya.
Fitroh juga menegaskan bahwa maraknya operasi penindakan di Jawa Tengah bukanlah hal yang membanggakan, melainkan indikator bahwa pencegahan masih perlu diperkuat.
“Jika masih banyak kasus, artinya pencegahan belum maksimal. Komitmen yang sudah dibuat harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya.(KS01)