JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memblokir akses ke Wikimedia Commons sejak Rabu, 25 Maret 2026.

Informasi ini diumumkan melalui laman Wikipedia serta dikonfirmasi  akun media sosial Wikipedia Bahasa Indonesia.

“Per tanggal 25 Maret 2026, situs web Wikimedia Commons telah diblokir oleh pihak Kemkomdigi,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan.

Infrastruktur Penting Wikipedia Terdampak

Selama ini, Wikimedia Commons merupakan bagian vital dari ekosistem Wikipedia. Platform tersebut menyediakan berbagai file media seperti foto, video, dan ilustrasi berlisensi bebas yang digunakan oleh editor maupun publik secara luas.

Pemblokiran ini berdampak langsung pada akses terhadap konten visual yang biasa digunakan dalam berbagai artikel Wikipedia.

Terkait Kewajiban Pendaftaran PSE

Hingga saat ini, pihak Komdigi belum memberikan penjelasan rinci terkait alasan pemblokiran. Namun sebelumnya, pemerintah telah menyatakan bahwa akses layanan Wikimedia akan dinormalisasi setelah proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat selesai diverifikasi.

Pembatasan sebenarnya sudah mulai diberlakukan sejak 25 Februari 2026, khususnya pada akses login melalui domain auth.wikimedia.org. Hal ini terjadi karena Wikimedia Foundation belum memenuhi kewajiban pendaftaran PSE di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan pihaknya tetap mengapresiasi kontribusi Wikimedia dalam menyediakan pengetahuan terbuka.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa status organisasi non-profit tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait perlindungan data pribadi.

“Kami mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia serta komitmennya untuk menindaklanjuti proses pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat. Normalisasi akses akan dilakukan setelah proses tersebut terverifikasi,” ujarnya.

Komdigi membuka peluang normalisasi akses Wikimedia Commons setelah seluruh persyaratan administratif dipenuhi. Untuk saat ini, masyarakat Indonesia belum dapat mengakses platform tersebut secara normal.

Pemblokiran ini menjadi pengingat bahwa seluruh platform digital, termasuk yang bersifat nirlaba, tetap wajib mematuhi regulasi nasional terkait sistem elektronik dan keamanan data pengguna.