SOLO, KLIKSOLONEWS.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani nota kesepahaman (MoU) ketahanan pangan sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian pangan daerah dan mendukung program swasembada pangan nasional. Program ini ditargetkan terealisasi optimal pada 2026, seiring rampungnya pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Jateng.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan penguatan ketahanan pangan menjadi agenda utama setelah penyelesaian infrastruktur dasar pada awal periode pemerintahan.
“RPJMD sudah kita susun. Tahun 2025–2026 fokus kita penyelesaian infrastruktur dasar. Jalan, sarana pendidikan, layanan dasar, semua kita penuhi terlebih dahulu. Setelah itu, tahun 2026 kita masuk pada tugas besar, yaitu swasembada pangan,” ujar Ahmad Luthfi.
Pembangunan infrastruktur pertanian telah dipersiapkan sebagai fondasi utama program ketahanan pangan, termasuk jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, pembangunan embung, serta sarana pendukung lainnya.
“Kalau infrastrukturnya siap, pangan akan jalan. Irigasi kita benahi, embung kita bangun, sarana pendukung kita lengkapi. Semua itu untuk mendukung target swasembada pangan di 2026,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menekankan keberhasilan ketahanan pangan memerlukan kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor. “Ketahanan pangan ini tidak bisa dikerjakan seorang gubernur saja. Harus ada konektivitas dengan bupati dan wali kota. Mulai dari pengaturan lahan, produk unggulan, potensi wilayah, pendidikan pertanian, hingga pemasaran,” jelasnya.
Melalui MoU, Pemprov Jateng memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta melibatkan instansi vertikal seperti TNI dan Polri. Kodam dilibatkan dalam penguatan irigasi dan edukasi pertanian, sementara Polda mendukung pengembangan komoditas jagung yang terintegrasi di berbagai daerah.
Ahmad Luthfi mencontohkan pengembangan pangan berbasis wilayah, seperti Grobogan yang memiliki potensi kedelai, jagung, dan padi. Wilayah ini akan dijadikan sentra prioritas yang terhubung dengan daerah lain agar produksi berjalan merata dan berkelanjutan.
“Kalau bicara padi, dua kali panen serentak saja sudah memenuhi kajian nasional 10 juta ton. Apalagi kalau bisa tiga kali panen, tentu ini sangat kuat,” ujarnya.