SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca terjadinya sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah.

Menurut Dadan, kebijakan yang diambil Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi menjadi contoh penanganan yang transparan dan solutif terhadap persoalan keamanan pangan di daerah.

“Ini contoh respons yang baik. Untuk dapur yang sudah beroperasi, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) wajib diselesaikan dalam waktu satu bulan. Sedangkan dapur baru hanya boleh beroperasi setelah lolos verifikasi dan memiliki SLHS,” jelas Dadan dalam Rapat Koordinasi MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa sistem pengawasan MBG kini dilakukan secara lintas instansi, melibatkan Dinas Kesehatan, BPOM, serta Dinas Lingkungan Hidup. Mekanismenya mencakup uji laboratorium bahan pangan, inspeksi sanitasi rutin, hingga evaluasi berkala terhadap standar operasional dapur.

“Langkah yang dilakukan Jawa Tengah ini luar biasa. Mereka tidak menutup-nutupi kejadian, tetapi memperbaiki sistemnya agar ke depan tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

SLHS Jadi Fondasi Utama Keamanan Pangan

Dadan menegaskan, penerapan standar SLHS di seluruh dapur program MBG merupakan kunci utama untuk mencegah kontaminasi pangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut.

“Standar ini bukan hanya administratif, tapi fondasi penting agar setiap makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan penerapan SLHS yang ketat, diharapkan setiap dapur MBG di Jawa Tengah dapat menjadi contoh praktik terbaik dalam penyelenggaraan layanan pangan bergizi yang aman dan berkelanjutan.(KS01)