SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi meresmikan Kantor Gubernur Rumah Rakyat, Senin 5 Mei 2025.

Terobosan ini menjadi simbol keterbukaan pemerintah provinsi dalam melayani masyarakat, sekaligus menjadikan kantor pemerintahan sebagai ruang dialog publik yang inklusif.

Inisiatif ini memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk menyampaikan aduan, aspirasi, dan saran secara langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekretaris Daerah.

"Kantor Gubernur kini bukan hanya tempat kerja pejabat, tapi menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah rumah rakyat,” ujar Ahmad Luthfi dalam sambutannya.

Layanan Rumah Rakyat dibuka setiap hari kerja di lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah, dengan jam operasional Senin–Kamis pukul 07.00–15.30 WIB dan Jumat pukul 07.00–14.00 WIB.

Masyarakat yang tidak bisa datang langsung juga bisa menyampaikan aduan secara online melalui website ppid.jatengprov.go.id, kanal dinas terkait, maupun WhatsApp ke nomor 08112773393.

Luthfi menegaskan, semua dinas di bawah Pemprov telah diinstruksikan untuk merespons setiap aduan maksimal dalam waktu 1x24 jam.

“Siapa pun boleh mengadu. Bisa datang langsung, lewat call center, atau online. Kami siap melayani dan menyelesaikannya secepat mungkin,” tegasnya.

Untuk menjangkau masyarakat di luar Kota Semarang, Pemprov Jateng juga menyiapkan layanan serupa di tiga Bakorwil: Solo (Eks Karesidenan Soloraya), Pati (Eks Karesidenan Pati), dan Banyumas (Eks Karesidenan Banyumas).

Langkah ini diharapkan mampu menyerap permasalahan sosial dari seluruh wilayah Jawa Tengah secara lebih merata dan cepat tertangani dari bawah (bottom-up).

Sebagai bagian dari pendekatan partisipatif, Pemprov juga akan menggelar dialog tematik setiap bulan di Rumah Rakyat. Pada peluncuran kali ini, topik yang dibahas adalah pendidikan, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Ke depan, tema akan berganti-ganti sesuai isu yang relevan. Nelayan, petani, guru, buruh, UMKM, dan berbagai kelompok masyarakat diundang untuk terlibat aktif.

“Rumah Rakyat ini bentuk nyata dari pemerintahan yang terbuka, siap dikritisi, dan ingin mendengar langsung dari rakyat. Karena pelayanan terbaik hanya bisa dilakukan jika kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Luthfi.(KS01)