SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Perempuan sebagai “menteri keuangan” dalam keluarga diharapkan memiliki kemampuan untuk menguasai literasi keuangan, terutama dalam hal perencanaan. Dengan demikian, mereka dapat lebih baik dalam mengelola keuangan keluarga.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, dalam Webinar Edukasi Keuangan yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Kartini.
Webinar ini diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah secara daring, pada Senin 28 April 2025.
Menurut Nawal, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat sebesar 49,68 persen.
Lebih lanjut, menurut data gender, indeks literasi keuangan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Indeks literasi keuangan perempuan hanya mencapai 36,13 persen, sementara laki-laki sebesar 39,94 persen.
Dalam beberapa literatur, Nawal menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan perempuan masih berada pada level less literate, yang berarti pemahaman mereka tentang sistem, lembaga, produk, dan jasa keuangan masih terbatas.
"Perempuan mungkin tahu tentang perbankan dan tabungan. Namun, pemahaman mereka mengenai cara kerja lembaga keuangan, produk, dan jasa serta manfaat dan risiko-risikonya masih sangat terbatas. Akibatnya, perempuan jarang memanfaatkan sistem keuangan untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka," jelasnya.
Nawal kemudian mengidentifikasi beberapa tantangan yang menyebabkan tingkat literasi keuangan perempuan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
Pertama, ketidakadilan gender yang masih sering dialami perempuan, seperti beban ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga, namun tidak menjadi pengambil keputusan utama dalam urusan keuangan keluarga.
Tantangan kedua adalah rendahnya tingkat pekerjaan dan penghasilan perempuan. Pada tahun 2023, jumlah perempuan tenaga profesional di Jawa Tengah hanya mencapai 50,00 persen.
Sumbangan pendapatan perempuan di Jawa Tengah juga masih lebih rendah daripada angka nasional, yakni hanya 35,21 persen.
Angkatan kerja perempuan di provinsi ini juga masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki, dengan angka angkatan kerja perempuan sebesar 58,31 persen, sementara laki-laki mencapai 83,74 persen.
Selain itu, Nawal juga mencatat bahwa akses terhadap informasi dan pengetahuan keuangan masih sangat rendah. Perempuan sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait keuangan.
Mereka juga menjadi sasaran kejahatan yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan, seperti penipuan, pencucian uang, jeratan hutang online, pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga peretasan data.