Hal ini disebabkan oleh kebijakan perpanjangan masa studi dari Depdikbud guna menyelaraskan sistem pendidikan nasional dengan luar negeri.
“Program perpanjangan ini membuat beberapa siswa, termasuk Pak Jokowi, menempuh studi lebih lama setengah tahun dari biasanya. Semua tercatat secara resmi,” kata Munarso.
Ia menegaskan bahwa pihak sekolah siap menghadapi proses hukum jika memang diperlukan. Namun hingga saat ini, SMAN 6 Solo belum menerima surat pemberitahuan resmi dari PN Solo.
“Kalau sudah ada surat resmi, kami akan koordinasi dengan dinas pendidikan dan pihak terkait. Tapi kami siap karena semua berkas asli masih kami simpan dengan baik,” pungkas Munarso.
Gugatan TIPU UGM
Diberitakan sebelumnya, Jokowi kembali menghadapi gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo. Kali ini, gugatan yang dilayangkan berkaitan dengan keaslian ijazah pendidikan milik Jokowi tersebut.
-
Gugatan ini diajukan oleh sekelompok pengacara yang tergabung dalam Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) pada Senin 14 April 2025, siang.
Koordinator TIPU UGM, M Taufiq, mengungkapkan selain Jokowi, turut tergugat dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, SMA Negeri 6 Kota Solo, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Gugatan ini kami ajukan karena ada temuan bahwa ijazah SMA Pak Jokowi tercatat berasal dari SMA 6 Surakarta. Padahal, kami menemukan bahwa rekan seangkatannya mencantumkan nama sekolah yang berbeda, yakni SMPP (Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan),” ujar Taufiq dalam keterangan persnya di Lobi PN Surakarta.
Ia menambahkan, SMA Negeri 6 Solo juga ikut digugat karena selama ini mengklaim Jokowi sebagai alumnus mereka. “SMA 6 sering menyatakan Pak Jokowi adalah lulusan dari sekolah di Kelurahan Nusukan tersebut,” ucapnya. (KS01)