SOLO, KLIKSOLONEWS.COM - Kurang meratanya fasilitas bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu topik dalam debat publik kedua Pilkada Solo 2024, yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo, Senin 18 November 2024.
Panelis menyoroti bagaimana calon pemimpin Kota Solo mendatang mampu memastikan hak-hak penyandang disabilitas terakomodir dalam program pembangunan kota yang inklusif.
Calon Wakil Wali Kota nomor urut 01, Bambang Gage Nugroho, menjelaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas itu telah diatur dalam Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Bambang menguraikan, Kota Solo telah memiliki berbagai infrastruktur inklusif, seperti pasar dan trotoar ramah disabilitas.
Namun, lanjut dia, pasangan Teguh Prakosa dan Bambang Gage tetap berkomitmen menambah fasilitas-fasilitas tersebut.
“Kami akan terus membangun rumah susun (rusun) yang inklusif, menyediakan formulir pelayanan masyarakat berbasis huruf Braille dan meningkatkan layanan bagi tunanetra serta tunarungu. Kami juga akan melengkapi halte-halte dengan fitur voice assistant untuk membantu tunanetra,” beber Bambang.
Bahkan paslon jagoan PDIP, PKN, PBB, Partai Ummat, Partai Buruh dan Partai Gelora itu akan memberi dukungan konkret untuk meningkatkan mobilitas dan peluang wirausaha penyandang disabilitas.
“Kami akan memberikan modifikasi kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga untuk usaha, serta SIM D gratis. Hal ini kami harapkan dapat mendukung mereka mencari nafkah dan menjalani kehidupan yang produktif,” tambahnya.
Tanamkan Etika
Sementara itu Teguh mengulas soal penegakan hukum dan penurunan angka kejahatan di Kota Solo.
-
Ia menekankan pentingnya sosialisasi perda dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, menjunjung tinggi moral serta etika.
“Sosialisasi peraturan daerah dan hukum harus terus dilakukan, tapi tidak cukup hanya berhenti di sana. Kita juga perlu menanamkan etika, moral dan estetika,” tegas dia.
“Ini melibatkan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya untuk memperkuat kesadaran hukum,” lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDIP) Solo ini.
Pemkot Surakarta, menurut Teguh, berhasil menurunkan angka kejahatan dari 217 kasus pada 2022 menjadi 117 kasus pada 2024.
Ia mengaitkan keberhasilan ini dengan kolaborasi antara Pemkot, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam sosialisasi serta pencegahan kejahatan.
“Kita harus menjaga masa depan anak-anak kita dari pengaruh buruk seperti narkoba, miras dan kekerasan seksual. Semua ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan generasi emas menuju Indonesia 2045,” urainya. (KS01)