BOYOLALI, KLIKSOLONEWS.COM – Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian tertinggi secara nasional dalam pembangunan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 2.769 gedung koperasi telah selesai dibangun dan 6.271 koperasi atau sekitar 73 persen sudah mulai beroperasi di berbagai desa dan kelurahan.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Gubernur Ahmad Luthfi mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
“Yang sudah terbangun di Jawa Tengah 2.769 koperasi dan akan terus bertambah sesuai perkembangan di lapangan. Sementara yang sudah operasional ada 6.271 koperasi,” ujar Ahmad Luthfi.
Dari total 1.061 KDKMP yang diresmikan Presiden Prabowo, sebanyak 531 unit berada di Jawa Tengah dan 530 lainnya tersebar di Jawa Timur. Pembangunan ratusan gedung koperasi di Jawa Tengah dilakukan melalui percepatan kolaborasi bersama Kodam IV/Diponegoro.
Adapun pembangunan koperasi tersebut tersebar di wilayah Korem 071/Wijayakusuma sebanyak 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, serta Korem 074/Warastratama sebanyak 332 titik.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung KDKMP terbanyak mencapai 186 gedung. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Boyolali dengan 180 gedung dan Kabupaten Klaten sebanyak 174 gedung.
Ahmad Luthfi menjelaskan, tingginya angka operasional KDKMP di Jawa Tengah disebabkan koperasi tidak harus menunggu pembangunan gedung selesai sepenuhnya untuk mulai beroperasi. Aktivitas koperasi disesuaikan dengan kesiapan dan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Menurutnya, sejumlah koperasi sudah berjalan meski baru memiliki satu hingga tiga gerai layanan. Bahkan beberapa desa telah membuka layanan pembayaran listrik, air, dan berbagai transaksi lainnya yang menjadi embrio pengembangan layanan keuangan koperasi.
“Daerah nelayan dan pegunungan tentu punya kebutuhan berbeda. Karena itu pembangunan dan pengembangannya disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” jelasnya.
Ia menegaskan, konsep KDKMP merupakan bentuk penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa yang mengedepankan potensi serta kearifan lokal sebagai produk unggulan.
“Ini perintah Presiden. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menjadi kekuatan utama desa,” tegas Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi tonggak penting pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Menurutnya, koperasi yang diresmikan sudah dilengkapi infrastruktur dan sistem pendukung mulai dari gedung, gudang, logistik, hingga armada operasional.
